Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan memprediksi Indonesia membutuhkan tenaga kerja terdidik (skilled workers) sebanyak 113 juta pada 2030. Sayang, saat ini hanya ada 55 juta tenaga kerja terdidik yang tersedia di Tanah Air.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia belum sepenuhnya dapat bergerak bebas lantaran masih terbatasnya akses pendanaan. Di sisi lain, UKM sangat rentan dengan risiko. Solusinya, pengusaha UKM diusulkan tidak perlu membayarkan pajak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pusat Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau Financial Customer Care (FCC) untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengaduan mengenai lembaga jasa keuangan.

Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Mudjo mengklaim pertumbuhan ekonomi pasca reformasi terus mengalami peningkatan. Hal ini, lanjut dia, telah sesuai dengan cita-cita reformasi ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang terus berkesinambungan, menyeluruh, dan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ikhsan Modjo menilai perekonomian Indonesia terus tumbuh pasca reformasi 15 tahun lalu. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 16 sebagai negara ekonomi terbesar di dunia.

Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi investor proyek-proyek BUMN sekaligus duduk bersama investee-nya merumuskan kemudahan dalam berinvestasi di perusahaan BUMN berikut pemetaan masalah dan solusi untuk persoalan yang menghambat investasi.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin meningkat setelah masa transisi politik terlewati.

Pemerintah memastikan akan memotong anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 24,6 triliun. Dari tujuh kementerian yang kena pemotongan, Kementerian Pekerjaan Umum disunat paling besar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengklaim telah mendapat dukungan penuh dari semua partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), soal angka kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi yang akan diberikan menyusul kenaikan BBM tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah membentuk tim yang nantinya bekerja untuk memangkas dan memperpendek izin investasi dan berusaha. Langkah ini diambil guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mencegah ekonomi berbiaya tinggi.