Ancaman PKS akan meninggalkan setgab koalisi ditanggapi santai Demokrat. Sebagai ketua setgab, Demokrat mempersilakan anggotanya untuk bertahan atau keluar. Demikian dikatakan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5).

Perbaikan bakal caleg PPP akhirnya dirampungkan. Partai Ka’bah ini menyerahkan total 547 bakal caleg. Dari jumlah itu, Juru Bicara FPI Munarman batal menjadi caleg PPP.

Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyerahkan daftar perbaikan bakal caleg ke KPU di hari terakhir. Dalam daftar yang diikuti sebanyak 550 bakal caleg tak tercantum nama Susno Duadji.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD akhirnya mengaku siap menjadi calon presiden (capres) di Pemilu 2014. Mahfud merasa dirinya bukanlah yang terbaik, namun dia siap menjadi alternatif pilihan calon presiden tahun 2014.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD akhirnya mengaku siap menjadi calon presiden (capres) di Pemilu 2014. Namun dia menegaskan, dirinya akan bertarung tanpa mengumbar uang ke rakyat.

Independensi kerja KPK dipertanyakan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi menduga KPK sengaja menghentikan investigasi kasus korupsi Hambalang untuk membantu Partai Demokrat memenangi Pilgub Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat rencananya akan digelar secara terbuka, namun demikian PD tetap selektif dalam pelaksanaan konvensi. Ini berarti, hanya tokoh popular yang bisa ikut konvensi capres partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Politisi partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengkritik keras atas hasil survei lembaga survei soal Capres 2014, yang menyebutkan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) masuk sebagai Capres potensial.

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengaku heran dengan banyaknya lembaga survei yang menempatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden potensial periode 2014-2019. Di mata Ruhut, dalam sata tahun masa jabatannya, kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta justru berantakan.

Partai politik telah gagal dalam mengkaderkan politisi perempuan. Hal ini terlihat jelas saat partai kesulitan memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.