Setelah lebih dari sepekan Anas Urbaningrum menyatakan mundur dari jabatannya, Partai Demokrat diharapkan segera menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru.

JELANG Pemilu 2014, tanda tangan ketum diperlukan buat mengesahkan daftar caleg sementara (DCS). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa menilai KLB merupakan solusi paling rasional untuk mengakhiri konflik. “KLB menjadi forum legitimate dan lebih rasional,” kata Saan di DPR, Senin (4/3).

Saat ini Demokrat masih mencari jalan keluar untuk mendaftarkan DCS ke KPU. Menkumham Amir Syamsudin meminta KPU memberikan ’keringanan’ bagi partai yang memiliki kekosongan kursi jabatan ketua umum. Ia meminta dispensasi agar partai yang tidak memiliki ketum dapat digantikan majelis tinggi.

“Saya kira KPU menyadari seharusnya ada aturan-aturan yang mereka bisa buat sesuai keperluan. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum terjadi dan semua diam berpangku tangan,” katanya usai pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3).

Lucunya, Saan membantah permintaan dispensasi. Kata dia, Demokrat berpegang teguh pada UU Pemilu, yakni DCS diteken ketum atau sekjen. “Yang disampaikan Pak Amir lebih pada Demokrat ingin membicarakan dengan KPU terkait persoalan Demokrat. Apakah Plt itu diterima KPU, tentu KPU harus menyesuaikan dengan UU, peraturan dan anggaran dasar. Jadi tidak minta dispensasi atau pengecualian,” ujarnya.

Jika KPU menyetujui Plt untuk, Demokrat tak perlu menggelar KLB. Kalau ditolak, dipastikan sebelum tanggal 9 telah ditunjuk ketum baru. Saat ini, jabatan ketua umum dijalankan dua Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua dan Jhonny Allen. Sedangkan sekjen dipegang Edhi Baskoro Yudhoyono.

Sementara, anggota Satgas Penjaringan Bakal Calon Anggota DPR RI Bidang Media Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan, KLB tidak akan digelar dalam waktu dekat. Apalagi kalau alasannya hanya buat memenuhi persyaratan pengesahan DCS.

Ia menegaskan Partai Demokrat memiliki mekanisme internal untuk menentukan ketua umum. “Kita tunggu keputusan dan kebijakan pimpinan tertinggi. Sebaiknya kita mengikuti mekanisme ini. Kami garansi bakal calon legislatif akan diusulkan ke KPU sesuai UU,” tambahnya.

Jayeng