PDIP menegaskan akan tetap menolak rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ketua DPR Marzuki Alie mengesahkan dua nama Pengganti Antar Waktu (PAW) mantan anggota DPR RI yang tersandung kasus korupsi. Keduanya adalah Angelina Sondakh alias Angie di Komisi X DPR dan Luthfi Hasan Ishaaq di Komisi I DPR.

Meski Badan Kehormatan (BK) DPR telah mengumumkan para wakil rakyat yang hobi membolos, namun hal itu ternyata tak cukup membuat anggota DPR kapok, apalagi malu. Buktinya, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Senin (20/5) ini, ratusan anggota DPR kembali membolos.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang minuman keras (Miras) belum jadi prioritas pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR. RUU yang yang diinisiasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini masih mangkrak di daftar tunggu pembahasan Baleg.

Anggota Komisi III DPRRI, Eva K. Sundari meminta Polri bersikap professional dalam menangani kasus rekening gendut yang melibatkan anggotanya. Menurutnya, Polri harus berani melepaskan ego korps demi menjaga kepercayaan publik.

Badan Kehormatan (BK) DPR meminta agar para anggota Dewan tak terlalu reaktif terhadap publikasi absensi anggota DPR yang tak mengikuti 50 persen rapat paripurna DPR baru-baru ini.

Langkah Badan Kehoramatan (BK) DPR yang membuka daftar data absensi anggota dewan dalam rapat paripurna menimbulkan berbagai macam reaksi para anggota DPR maupun Fraksi.

Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi mendesak Presiden SBY untuk segera menunjuk Menteri Keuangan pengganti Agus Martowardojo. Penunjukan harus segera mungkin dilakukan agar fiskal negara tetap terjaga.

Hingga Jumat siang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2013 dari pemerintah belum diterima DPR. Pemerintah seharusnya sudah menyerahkan surat maupun draf RAPBN-P 2013 tersebut karena Presiden SBY menjanjikan setelah rapat konsultasi pada Senin (13/5) untuk diserahkan satu-dua hari.

Para wakil rakyat kembali melakukan studi banding ke luar negeri. Kali ini, Komisi VII DPR akan mengunjungi tiga negara dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas.