Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat sebagai tindakan yang mengerdilkan KPK.

"SAYA tidak setuju dengan rencana KPK mendatangi Direktur Pelaksana World Bank," kata Achmad, di Jakarta, Selasa (5/3). Menurutnya sebagaimana disebutkan dalam konstitusi, semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. "Makanya rencana itu sangat tidak patut dan mencederai amanat konstitusi dan rasa keadilan masyarakat jika untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi dugaan korupsi kasus Century saja KPK harus yang mendatangi Sri Mulyani ke Washington," ujarnya.

Ia juga mencurigai adanya keterlibatan asing dalam kasus skandal Century. Hal itu, lanjutnya, telah dimulai sejak pengangkatan Sri sebagai pejabat Bank Dunia di tengah dugaan keterlibatannya dalam kasus Century. "Maka jika KPK memeriksa Sri Mulyani di AS dapat diibaratkan sama dengan KPK sedang berburu kancil di kandang macan," kata Basarah.

Selain itu, imbuhnya, akan muncul kesan penyidik merekayasa pemeriksaan Sri di AS yang akan menguntungkan Sri Mulyani dan kroni-kroninya. "Atau bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa institusi KPK takut jika harus berhadapan dengan kepentingan asing," kata dia.

Supri