Koalisi Bersama (KB) terus melakukan maneuver untuk menggolkan calonnya di Pilkada DKI Jakarta. Kali ini, koalisi yang digagas oleh 25 partai politik (parpol) non kursi (non sheet) di DPRD Jakarta ini mengundang beberapa tokoh untuk memaparkan visi dan misi cawagub.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura dan Golkar mengumumkan dukungan terhadap pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Fauzi Bowo-Prya Ramadhani dalam bursa kandidat Pemilukada DKI Jakarta.

Pemilukada DKI Jakarta akan digelar Juli 2012 nanti. Sejumlah bakal calon gubernur dan wakil gubernur pun mulai digadang-gadang. Kira-kira, seperti apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi orang nomor satu di Jakarta?

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta sebentar lagi akan digelar. Genderang perang politik pun semakin terbuka di antara elite yang disebut-sebut akan bertarung pada Juli nanti.

Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah ditanggalkan Prijanto. Pengunduran dirinya itu sempat membuat publik terkejut. Ada apa gerangan? Ternyata, berdasarkan informasi dari lingkaran Prijanto, dirinya memilih hengkang karena tidak lagi akur dengan Gubernur Fauzi Bowo.

Ada kesan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto sengaja tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan pengunduran dirinya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, yang digelar hari ini, Rabu (25/1/2012).

Mimpi Fadel Muhammad menjadi salah satu kandidat calon gubernur DKI Jakarta dari partai Golkar, tampaknya bakal terganjal.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta pertengahan tahun ini bakal digelar. Anehnya, hingga kini belum ada satupun partai politik yang secara terbuka mengumumkan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Sebaliknya, para calon DKI 1 masih setengah hati memperkenalkan diri ke publik Jakarta. Tidak seperti sebelumnya, Pemilukada DKI kali ini masih adem-adem saja. Kok bisa?

Partai Golongan Karya (Golkar) memunculkan nama Fadel Muhammad, sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2012 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto berencana melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah pengunduran dirinya sebagai Wakil gubernur Jakarta disetujui DPRD DKI Jakarta.