Simak! Ini Aturan yang Berubah dalam Perppu Pemilu

Albani Wijaya

Diperbarui 4 April 2023 12:05 WIB

Simak! Ini Aturan yang Berubah dalam Perppu Pemilu

Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu, menjadi undang-undang (UU). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada, Selasa (4/4). Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjabarkan poin-poin utama yang diatur dalam Perppu Pemilu. Yaitu pembentukan dan penguatan kelembagaan KPU dan Bawaslu di empat provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Kemudian, penyesuaian jumlah kursi anggota DPR yang bertambah menjadi 580 kursi, dari sebelumnya 575 kursi. Penambahan diterapkan untuk mengalokasikan kursi di dapil provinsi baru Papua maupun Papua Barat. Selanjutnya, soal jadwal kampanye turut diubah dalam Perppu Pemilu. Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota legislatif serta dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Selain itu, Perppu Pemilu mengatur pesta demokrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaksanakan sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Dengan disetujuinya RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2022 tengang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, kami berharap dengan penyesuaian beberapa norma diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar," jelas Doli. Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pimpinan sidang sebelumnya menanyakan pada anggota DPR untuk meminta persetujuan apakah RUU tersebut disetujui untuk disahkan menjadi UU. "Kami akan tanyakan sekali lagi pada seluruh anggota, apakah RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Puan. "Setuju" jawab anggota Dewan. Puan lantas mengetuk palu penetapan. Sebelumnya, Perppu Pemilu sudah disetujui di tingkat Komisi II DPR. Mendagri Tito Karnavian menyambut baik Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu dibawa ke paripurna. "Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui. Dengan demikian, kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II, Rabu (15/3) lalu. #Perppu Pemilu #Perppu Pemilu Jadi UU

Topik:

DPR uu pemilu Perppu pemilu

Simak! Ini Aturan yang Berubah dalam Perppu Pemilu

Berita Sebelumnya

Tok! DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang

Berita Selanjutnya

Anggap Neracanya Masih Surplus, Komisi IV DPR Tolak Rencana Impor Dua Juta Ton Beras

Berita Terkait

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K