Menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawab ke Atasan Apa Artinya Komisioner KPK?

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 12 Mei 2021 02:00 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap membenarkan bahwa sebagian pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menerima surat keterangan (SK). WP KPK akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya atas perlakukan BKN tersebut. Yudi mengungkap, dalam SK tersebut diminta agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsungnya. Ini artinya, penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat), misalnya, tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. "(yang TMS) harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,” ucap Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021). Namun, lanjut Yudi, putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Ketua KPK Firli Bahuri harus mematuhi putus MK tersebut. Pegawai KPK, kata dia, akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya. Yudi juga diketahui salah satu pegawai yang tidak lolos TWK ala BKN tersebut.[man] #Tugas dan Tanggung Jawab

Topik:

KPK Wadah Pegawai

Berita Sebelumnya

KPK Sebut Penyerahan Tanggungjawab 75 Penyidik Tak Lolos TWK Bukan Nonaktif

Berita Selanjutnya

Lebaran, KPK Buka Kunjungan Keluarga Tahanan

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

18 Oktober 2025 14:27 WIB

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

18 Oktober 2025 12:07 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB