Cek Rp 2 Triliun di Rumah Dinas Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Bodong!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 17 Oktober 2023 14:16 WIB
Jakarta, MI - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut temuan cek senilai Rp2 triliun di rumah dinas mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dipastikan palsu. "Kami sudah cek. Nama tersebut terindikasi sering melakukan penipuan. Dokumen yang ada juga terindikasi palsu," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (17/10). Lebih lanjut Ivan menjelaskan, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak memiliki nilai. Dokumen serupa kerap ditemukan PPATK dan masuk kategori penipuan yang kerap menyeret pihak-pihak tertentu. "Modusnya adalah minta bantuan uang administrasi buat bank, nyuap petugas dan bahkan nyuap orang PPATK agar bisa cair. Dengan janji akan diberikan komisi beberapa persen dari nilai uang sangat besar janjinya untuk memancing minat," ungkapnya. Menurut Ivan, modus seperti itu bukan merupakan bukan hal baru. Dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen yang salah. "Begitu seseorang tertipu, bersedia memberikan bantuan, mereka kabur. Zonk," tukasnya. Sebelumnya, KPK mengaku menemukan cek senilai Rp2 triliun saat penggeledahan di rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada akhir September 2023. Namun pengakuan KPK ini muncul usai salah satu media memberitakan hal tersebut. "Iya kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut, dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (16/10).

Topik:

KPK PPATK Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Berita Sebelumnya

Dugaan Korupsi, Kejagung Dalami Pengambil Kebijakan Izin Impor Gula

Berita Selanjutnya

Tak Kunjung Tahan Bupati Muna Rusman Emba, KPK Terkesan 'Bermain' di Kasus Dugaan Korupsi Dana PEN

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

4 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

10 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Komisi XII Desak Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal oleh WNA China di Lombok

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

11 jam yang lalu

Hukum
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI ke KPK: Duduk di Belakang Meja Nunggu Laporan Korupsi Kereta Cepat

11 jam yang lalu