Jelang Idul Fitri, Pelindo Pangkalbalam Buka Layanan 24 Jam

Nuramin Rizky
Nuramin Rizky
Diperbarui 29 Maret 2024 12:18 WIB
Ilustrasi - Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pangkalbalam (Foto: ANTARA)
Ilustrasi - Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pangkalbalam (Foto: ANTARA)

Pangkalpinang, MI - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pangkalbalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan membuka layanan 24 jam guna meningkatkan produktivitas pelabuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.

"Kita siap membuka layanan bongkar muat dan pendistribusian berbagai kebutuhan masyarakat selama 24 jam," kata General Menajer PT Pelindo (Persero) II Pangkalbalam Achmad Yoga Suryadarma di Pangkalpinang, Jumat (29/3/2024)

Ia mengatakan dalam mendukung layanan 24 jam ini, PT Pelindo II Pangkalbalam telah mempersiapkan sarana dan prasana guna mendukung percepatan bongkar muat dan pendistribusian berbagai kebutuhan masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah.

"Dalam rapat koordinasi kemarin, kita sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik dari pemangku kepentingan di pelabuhan maupun pengguna jasa dalam mengoptimalkan aktivitas kepelabuhan menjelang hari besar keagamaan ini," katanya.

Kepala KSOP Kelas IV Pangkalbalam Rian Riko mengatakan saat ini belum ada permintaan dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan bongkar sembako maupun kebutuhan masyarakat menjelang lebaran tahun ini.

"Saat ini masih normal dan belum ada permintaan prioritas dari pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya," ujarnya.

Menurut dia prioritas bongkar muat ini atas permintaan, namun jika kondisi dan ketersediaan berbagai kebutuhan masyarakat masih normal dan mencukupi maka tidak perlu ada prioritas.

Misalnya, ada kebutuhan pokok masyarakat yang mendesak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah daerah mengajukan prioritas dan hal tersebut pasti dilayani KSOP dan Pelindo.

"Kami bersama Pelindo siap melayani dan menindaklanjuti jika ada permintaan prioritas bongkar muat komoditas tertentu dari pemerintah daerah, namun demikian hingga saat ini belum ada permintaan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," katanya. (AM)