Koalisi Kebangsaan Lanjutkan Perjuangan Jokowi Atau Tandingan Koalisi Pengusung Anies Baswedan?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 April 2023 01:34 WIB
Jakarta, MI - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, Koalisi Kebangsaan jika diterbentuk dengan anggota koalisi Partai Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP bakal menjadi tandingan bagi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Menurutnya, koalisi ini juga dibangun untuk melawan parpol yang belum menentukan arah dukungannya, yaitu PDIP. “Koalisi besar ini dibangun untuk melawan Anies Baswedan, sekaligus juga melawan PDI-P,” kata Ujang kepada wartawan, Senin (10/4). Partai pendukung Jokowi, lanjut Ujang, kini terlihat mulai ‘terbelah’. Hal itu terlihat dari absennya PDI-P dalam koalisi manapun. Ia menilai PDI-P memiliki kemungkinan sedang membuat arah politik sendiri di 2024. “Misalkan lihat saja, partai koalisi Jokowi, itu kan ada 7 partai ya, tetapi yang akan membentuk koalisi itu kan ada 5, lalu PDI-P tidak. Bisa jadi membuat aliansi atau poros sendiri. Nasdem pun tidak, lebih memilih bergabung dengan PKS dan Demokrat,” ungkapnya. Selain itu, Ujang menyebut Koalisi Kebangsaan ini dapat menjadi dua indikasi, yaitu melanjutkan perjuangan Presiden Jokowi, dan atau mengalahkan koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Terbelahnya parpol pendukung Jokowi itu disebutnya sebagai hal yang biasa dalam dunia politik. Karena menurutnya tidak ada lawan dan kawan abadi dalam dunia politik. “Yang pertama ini Koalisi ini dibentuk terkait dengan koalisi melanjutkan kebijakan Jokowi. Yang kedua, terkait koalisi besar itu biasanya tadi sebagai lawan tanding Koalisi Perubahan yang mengusung Anies, termasuk juga ingin mengalahkan PDI-P,” pungkasnya.

Topik:

Jokowi pemilu Anies Baswedan Pilpres 2024 Koalisi perubahan Koalisi Kebangsaan

Berita Sebelumnya

Panglima Yudo: TNI AU Tumbuh Menjadi Organisasi Militer yang Semakin Modern dan Dicintai Rakyat

Berita Selanjutnya

Erick Thohir Tersandera Elite Politik

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

12 jam yang lalu

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB