Prabowo Harus Biarkan PDIP Jadi Oposisi

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menyoroti soal rencana pertemuan dan silaturahmi politik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk rekonsiliasi pasca Pilpres 2024 yang tak kunjung terealisasi. 

Menurutnya ada beberapa faktor penghalang yang membuat pertemuan itu tak pernah terwujud, seperti rumor yang menyebutkan agar Prabowo meninggalkan Gibran sebagai syarat bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo. 

Kata Biran sapaan akrabnya, dalam pertemuan Prabowo dengan tim kuasa hukumnya di Kertanegara pada, Rabu (23/4) Malam, Prabowo memberi pesan politik menohok kepada siapa saja yang mencoba mengadu-domba dirinya dan presiden Jokowi.

"Prabowo tidak akan mengemis koalisi kepada PDIP jika syaratnya adalah meninggalkan Gibran apalagi mengkhianati Presiden Jokowi," kata Biran kepada Monitorindonesia.com Jumat (26/4/2024). 

Sebab kata Biran, Prabowo telah berkomitmen untuk melanjutkan visi Indonesia Maju yang dimulai oleh Jokowi. 

Selain itu, jika melihat catatan sejarah PDIP merupakan momok penghalang bagi kemenangan Prabowo dan Gerindra di dua Pemilu presiden sebelumnya. 

"Pasca kesepakatan batu tulis antara Megawati dan Prabowo di Pilpres 2009, salah satu kekuatan politik yang selalu menjadi lawan politik Prabowo di Pilpres adalah PDIP. Sehingga tidak ada alasan logis bagi Prabowo untuk memaksakan menarik PDIP masuk kedalam koalisi pemerintahannya," ujarnya. 

Biran menilai, Prabowo justru harus membiarkan PDIP berada di luar pemerintahannya sebagai oposisi untuk menjadi penyeimbang dan pengingat kekuasaan yang akan dijalankannya. 

"Justru Prabowo-Gibran harus membiarkan PDIP menjadi partai oposisi dari pemerintahan, agar ada penyeimbang kekuasaan yang akan menjadi pengingat bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045," tuturnya. 

"Lagipula tanpa PDIP, koalisi Prabowo-Gibran saat ini sudah cukup kuat, ditambah dengan masuknya PKB dan Nasdem sudah sangat dominan di Parlemen," tambahnya.