Tak Mau Disebut Pembohong oleh PDIP, Gibran: Hasto Bahasanya Meresahkan

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 19 April 2024 20:40 WIB
Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka (Foto: MI/Dhanis)
Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengaku kerap dibohongi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. 

Putra sulung Jokowi itu mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Hasto sangat tendesius dan meresahkan. 

"Ya pak Hasto bahasanya selalu begitu, meresahkan," katanya saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/4/2024).

Kendati begitu, wali kota Surakarta itu mengaku tak ingin membalas pernyataan Hasto dan mencoba untuk berpikir positif. 

"Kalau teman-teman media tanya pak Hasto pasti negatif terus. Kalau saya berpikir positif," ujarnya. 

Kata Gibran, kompetisi Pilpres 2024 telah usai dan dunia baru saja melewati momentum Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebab itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan dan bersatu kembali untuk membangun Indonesia. 

"Kontestastasi kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan memajukan indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, Hasto menegaskan bahwa partainya kini memberikan sejumlah syarat khusus kepada para kader PDIP yang hendak maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal itu dilakukan agar PDIP tak lagi kecolongan seperti yang dilakukan Jokowi dan keluarganya kepada PDIP pada Pilpres 2024 kemarin. 

"Bahkan sekarang kami tambahkan suatu penekanan terhadap pentingnya ketaatan terhadap konstitusi, terhadap budi pekerti, terhadap santunnya kata dan perbuatan, dan pemimpin itu tidak boleh bohong," tegas Hasto di Jakarta, Kamis (18/4/2024). 

Kata Hasto, pasca pecahnya hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarganya, partai berlambang banteng moncong putih itu ingin menyempurnakan sistem kaderisasi agar tak lagi tertipu. 

Adapun rentetan persoalan yang membuat geram PDIP kepada Jokowi ialah, yang pertama Jokowi telah membiarkan putra bungsunya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di mana secara aturan partai politik pada umumnya hal tersebut sangat mencederai konstitusi partai politik. 

Sebagaimana yang pernah ditegaskan Hasto bahwa dalam satu keluarga yang sudah memiliki sikap politik menjadi kader PDIP, maka anggota keluarga itu wajib ikut memilih partai yang sama.

"Ya sekiranya (Kaesang Pangarep) mau masuk ke PDI Perjuangan, karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023) lalu. 

Selain masalah Kaesang, putra sulung Jokowi juga Gibran Rakabuming Raka semakin memperparah keadaan hubungan keduanya setelah wali kota Surakarta yang merupakan kader PDIP dicalonkan sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto yang di mana saat itu PDIP mengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Tak sampai di situ, menantu Jokowi Bobby Nasution yang juga kader PDIP dan menjabat Wali Kota Medan secara terbuka dan terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Bahkan dalam beberapa kesempatan secara tak langsung Jokowi sangat jelas terlihat mengendorse dan mendukung Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pilpres kemarin dengan menyebut bahwa seorang Presiden boleh mendukung pasangan calon tertentu. 

Belum lagi masalah Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum pencalonan Gibran yang mengubah aturan batas usia capres-cawapres oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran atau adik ipar dari Jokowi. 

Sehingga atas rentetan masalah yang diberikan Jokowi itulah yang membuat PDIP memberikan sejumlah persyaratan khusus agar tak lagi kecolongan oleh perilaku kadernya.