Gebrakan Nyata Salmin Janidi Setelah jadi Sekda Malut, ASN Dibikin Haru!

Sofifi, MI - Plt Gubernur Maluku Utara (Malut) M. Al Yasin Ali beberapa waktu lalu telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Salmin Janidi untuk menjadi orang nomor tiga di Pemprov Malut.

Hal ini dilakukan Yasin terkait dengan mandeknya APBD 2024 ditangan Sekda Malut Non Aktif Samsuddin A. Kadir dan beberapa Kepala SKPD lainnya. Sebut saja seperti mantan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, Kepala Inspektorat Nirwan MT. Ali, dan Kepala Bappeda Sarmin S. Adam.

Tidak hanya itu, mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode ini menjelaskan bahwa Samsuddin sebagai Ketua TAPD dinilai tidak fokus selesaikan APBD lantaran dia menjadi saksi di kasus jual beli jabatan dan proyek.

“Kalau tanggal 1 April 2024 tidak selesai APBDnya berarti kita sama halnya dengan perubahan anggaran 2023, tidak diakui lagi. Karena ini perintah dari Mendagri harus Pltkan dulu Sekda, maka perintah itu saya harus laksanakan. Kalau tidak APBD kita akan dinonaktif. Karena dipanggil oleh KPK dan sebagainya ini menurut Mendagri, akhirnya saya teken Pltnya yaitu Salmin Janidi,” beber Yasin.

Amatan Monitorindonesia.com sejak bulan Januari hingga Februari 2024, dengan molornya APBD ini, ada beberapa kejadian yang membuat nama baik Pemprov Malut tercoreng di mata masyarakat Maluku Utara. Seperti aksi yang dilakukan ratusan ASN karena TPP bulan November dan Desember 2023 berpotensi tidak bisa dibayar karena terhambat proses jalannya APBD. 

Selain itu, utang pihak ketiga juga tersandra di APBD 2024, sehingga menyebabkan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah kontraktor di kantor BPKAD. Disisi lain, tuntutan yang sama juga berasal dari guru P3K, tenaga medis, dan tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Malut. 

Atas kekacauan tersebutlah, sehingga Yasin mengambil langkah cepat untuk menonaktifkan Samsuddin A. Kadir dan kroni dari jabatan mereka masing-masing dan mengangkat Salmin Janidi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Plt Sekda Malut Salmin Janidi sejak melaksanakan tugas pada tanggal 25 Maret 2024 lalu, telah terlihat melakukan berbagai terobosan-terobosan penting, diantaranya memproses APBD di Kemendagri hingga tuntas. 

Selain APBD, dia juga fokus untuk mensejahterakan ASN Pemprov Malut dengan menyelesaikan pembayaran TPP bulan Januari hingga Februari 2024, gaji 13 atau THR, dan Rapel. Sedangkan gaji dan THR guru P3K bakal diselesaikan proses pencairannya sebelum lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Plt Kepala BPKAD dan dananya sudah siap untuk dicairkan minggu ini,” jelas mantan Kepala Bappeda Malut ini, pada saat memimpin apel perdana, di halaman kantor gubernur, di Sofifi, Senin (1/4).

Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menyiapkan seluruh dokumen terkait proses pencairan dana tersebut. Supaya sebelum lebaran semua kebutuhan ASN dan guru P3K sudah terpenuhi. 

“Saya harap kepada Bendahara masing-masing SKPD mulai hari ini sudah siapkan berkas terkait pencairan dana tersebut, agar sebelum hari raya ASN sudah tersenyum. Saya tidak mau bikin susah ASN, karena ini kewajiban kita harus membayar,” tutur Salmin.

Pantauan Monitorindonesia.com, mendengar pernyataan tersebut yang keluar langsung dari mulut orang nomor tiga di Pemprov Malut ini, secara spontan ASN bersorak dan terharu, bahkan ada yang menetaskan air matanya, apalagi hak-hak para ASN terbayar pada saat yang memang sangat dibutuhkan. 

“Kami sangat senang, Pak Sekda yang baru menjabat ini tetapi sudah bisa memahami kondisi ASN. Alhamdulillah, Pak Salmin yang dipercayakan Pak Plt Gubernur ini selalu menjaga amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya,” pungkas Jabal salah satu ASN usai mengikuti apel gabungan. (RD)